Sistem informasi desa dan akses informasi, UU No. 6 tahun 2014 tentang desa mengamantkan bahwa desa berhak mendapatkan informasi melalui sistem informasi desa, dan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dalam praktiknya, beberapa desa unggulan menunjukkan kapasitasnya untuk mengembangkan sistem informasi desa (SID), tapi sebagian besar desa belum dapat memanfaatkan dan bahkan mengembangkan sistem informasi desa dengan maksimal.