Industri perkapalan yang berfungsi sebagai penunjang utama dalam mewujudkan sistem perhubungan laut yang tangguh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan laut. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan bidang angkatan laut, maka dapat diharapkan akan adanya peningkatan dalam pertumbuhan industri perkapalan di dalam negeri.

Kondisi perekonomian Indonesia yang kurang cerah pada awal Pelita IV, apabila dibandingkan dengan Pelita-Pelita sebelumnya sangat mempengaruhi pertumbuhan industri pelayaran di dalam negeri. Demikian pula dengan peraturan pemerintah yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan bidang perdagangan (Inpres No. 4), serta peraturan mengenai larangan beroperasinya kapal-kapal usia tua telah memberikan pengaruh terhadap kemampuan operasi sebagian besar perusahaan pelayaran di dalam negeri. Hal-hal tersebut antara lain telah mengakibatkan menurunnya kemampuan beberapa perusahaan-perusahaan pelayaran untuk melakukan operasinya secara optimal.

Masih rendahnya tingkat produktivitas, sebagai akibat over tonnage yang relatif tinggi telah mengakibatkan berkurangnya kemampuan keuangan perusahaan-perusahaan pelayaran untuk melakukan investasi dalam bentuk peremajaan kapal.

Berkurangnya kemampuan keuangan perusahaan-perusahaan pelayaran, serta tersedianya alternatif untuk mengadakan perjanjian carter kapal-kapal berbendera asing, maupun relatif lebih rendahnya harga kapal baru di luar negeri, merupakan beberapa penyebab menurunnya demand perusahaan pelayaran untuk membangun kapal baru di dalam negeri. Hal serupa juga berlaku bagi kegiatan pemeliharaan kapal.

Keadaan industri pelayaran seperti yang telah diuraikan di atas, telah memberikan dampak yang cukup serius bagi industri perkapalan di Indonesia. Melemahnya permintaan akan kapal-kapal baru di satu pihak, sedangkan di pihak lain relatif besarnya investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan perusahaan galangan kapal dalam beberapa tahun terakhir ini, telah mengakibatkan terjadinya over capacity yang cukup besar pada industri perkapalan.

Mengingat besarnya peranan perusahaan galangan kapal BUMN dalam industri perkapalan, yang tercermin dari kemampuan total kapasitas yang cukup besar, maka peranan pemerintah dan perusahaan galangan kapal BUMN dalam upaya pembenahan atas masalah yang dihadapi oleh industri perkapalan sangat menentukan. Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi yang berubah tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah terutama dalam bentuk pengaturan kembali atas keberadaan perusahaan galangan kapal BUMN dalam industri perkapalan. Alternatif-alternatif yang