Dari uraian kedua bagian isi buku ini, baik mengenai gagasan perancangan penerapan dan pengembangan GCG sebagai sebuah sistem, maupun mengenai pelajaran yang dapat dipetik dari praktik terbaik penerapan CG di beberapa perusahaan BUMN yang berpartisipasi pada CGPI 2005.

Pada hakekatnya BUMN meliputi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000.

CG dimaknakan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Organ BUMN dimaksud adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi untuk Persero, serta Pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi untuk PERUM dan PERJAN. Sedangkan pemangku kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung mauopun tidak langsung yaitu Pemegang Saham?pamilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah, Kreditur, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan menjanjikan GCG sebagai landasan operasionalnya. Adapaun prinsip-prinsip GCG meliputi :

1. Transparansi

2. Akuntabilitas

3. Pertanggung-jawaban

4. Kemandirian

5. Kewajaran (fairness)